Pembinaan dan Evaluasi Program KKBPK oleh Perwakilan BKKBN Propinsi Bali di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tejakula
Pada 26 September 2018 pukul 10.30 - 12.00 wita di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tejakula telah dilaksanakan Pembinaan Program KKBPK oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang dipimpin Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dan dihadiri oleh PKB/PLKB se Kecamatan Tejakula.
Kegiatan dibuka oleh Koordinator PKB/PLKB Kecamatan Tejakula dengan menyampaikan selamat datang di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tejakula kepada Tim Pembina Kegiatan. Selanjutnya Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi Bali menyampaikan maksud kegiatan yaitu untuk mengetahui secara langsung gerak langkah serta permasalahan yang dihadapi PKB/PLKB sebagai petugas lini lapangan dalam rangka mensukseskan Program KKBPK. Beberapa poin yang juga disampaikan tim pembina Provinsi Bali pada kesempatan tersebut antara lain :
1. Peserta KB Baru khususnya MKJP (vasektomi) yang mana diantara Kabupaten/Kota di Bali, Kabupaten Buleleng merupakan penyumbang vasektomi terbanyak dalam setiap tahunnya sehingga mendorong Perwakilan BKKBN Provonsi Bali untuk mengetahui kiat dan teknik KIE yang selama ini dilaksanakan motivator agar dapat disampaikan kepada kabupaten lainnya.
2. Terkait dengan pelaksanaan Program KKBPK secara umum, apabila terdapat kendala dan permasalahan di lapangan agar disampaikan sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang ada untuk disampaikan kepada BKKBN Pusat dalam rangka evaluasi dan perbaikan program kedepannya.
Berkenaan dengan penyampaian Kabid KB-KR Perwakilan Propinsi Bali tersebut PKB/PLKB menyampaikan beberapa hal diantaranya :
1. Pelaksanaan KIE KB khususnya terhadap calon akseptor Vasektomi di Kecamatan Tejakula mengalami dinamika setiap waktunya sehingga diperlukan inovasi dalam menyampaikan program KKBPK salah satunya dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada istri calon akseptor mengingat tanpa pemahaman yang benar dapat membuat pihak istri memiliki persepsi negatif terhadap metode kontrasepsi vasektomi. Hal lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan KB adalah dengan memantapkan kembali calon akseptor serta mengisi inform consen minimal sehari sebelum pelayanan dilaksanakan.
2. Terkait kendala/permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan Program KKBPK di lapangan memang banyak dan beragam sehingga agar Program KKBPK dapat berjalan dengan baik dan sukses di masa yang akan datang maka PKB/PLKB mengharapkan :
a). Adanya peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal baik oleh BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Propinsi, OPD KB Kabupaten dan lini lapangan sehingga apa yang menjadi sasaran prioritas Program KKBPK dari atas sampai bawah dapat terkoordinir dengan baik.
b). Program KKBPK khususnya yang terkait dengan lini lapangan agar disampaikan secara transparan dan terbuka agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sinkronisasi dan PKB/PLKB dapat mengetahui dengan jelas kegiatan/program dimaksud sehingga apabila terjadi permasalahan tidak saling lempar tanggungjawab apalagi hanya menyalahkan lini lapangan sebagai pelaksana program paling bawah.
c). Terkait pelayanan KB di Kecamatan agar mengoptimalkan penggunaan Mobil Pengantar Akseptor yang telah dimiliki OPD KB Kabupaten sehingga tidak membebani calon akseptor menuju tempat pelayanan. Koordinasi dengan Koordinator lapangan sebaiknya ditingkatkan khususnya H -1 pelayanan dalam rangka memperoleh kejelasan informasi terkait titik dan waktu penjemputan akseptor.
d). Terlaksananya program KKBPK di lapangan selama ini sangat terbantu oleh PLKB Kontrak yang mana nasibnya sampai saat ini belum jelas dan gajinya pun tidak seberapa. OPD Kabupaten juga belum mampu memberikan kenaikan gaji terhadap PLKB kontrak yang ada mengingat terbatasnya anggaran APBD. Untuk itu diharapkan Perwakikan BKKBN Propinsi Bali dapat memberikan perhatian kepada PLKB Kontrak atau setidaknya dapat menyampaikan kepada BKKBN Pusat terkait kesejahteraan bagi tenaga pelaksana kegiatan KKBPK linlap tersebut. Sangat ironis, PLKB Kontrak setiap waktu memberikan KIE tentang Kesejahteraan Keluarga kepada masyarakat namun tidak sedikit dari para tenaga kontrak tersebut yang hidupnya pas-pasan.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan PKB/PLKB tersebut, Kabid KB-KR Perwakilan BKKBN Propinsi Bali tetap akan menampung dan mengakomodir semua masukan yang disampaikan dari lini lapangan sebagai bahan evaluasi kepada BKKBN Pusat. Kegiatan kemudian ditutup dengan Paramasanthi.