Sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Indonesia Wilayah Timur

22 Agustus 2022 | Waktu 09.30 WITA - Selesai

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menghadiri zoom meeting yang di laksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional AKPSH dalam agenda Sosialisasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Indonesia Wilayah Timur, sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), dimana kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk berbagi pengalaman praktik baik, serta membuka ruang diskusi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait upaya percepatan dan penguatan Stranas AKPSH di daerah. Stranas AKPSH memuat 5 (lima) strategi untuk mencapai tujuan tersebut di atas yang pelaksanaannya dilakukan dalam 5 (lima) Kelompok Kerja berdasarkan strategi (selanjutnya disebut Pokja). 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membahas kebijakan dan strategi Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan pada Penduduk Rentan Adminduk dengan topik yakni kebijakan Pendaftaran Penduduk, Mekanisme Kepemilikan Identitas Penduduk, Kebijakan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Organisasi Penghayat, Kepercayaan/Kelompok Masyarakat Adat, Mekanisme Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terinformasikannya kebijakan dan strategi pendaftaran penduduk khususnya penduduk rentan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen di kabupaten/kota sasaran, teridentifikasinya hambatan dan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dan strategi peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan pada penduduk rentan di kabupaten/kota sasaran, terhimpunnya saran atau masukan terkait regulasi dan kebijakan terkait peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

Kegiatan ini dikoordinir/dibuka langsung melalui sambutan laporan Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas serta dihadiri oleh seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia dan pemangku kepentingan terkait.