(0362) 21648
ka.kbppbll@gmail.com
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Webinar Nasional: Generasi Bebas Stunting Tahun 2022

Admin daldukkbpppa | 10 Agustus 2022 | 149 kali

Rabu, 10 Agustus 2022 | Waktu 09.30 WITA - Selesai

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menghadiri/mengikuti Webinar Nasional: Generasi Bebas Stunting Tahun 2022 dengan tema “Membangun kemauan politik (political will) Kepala Daerah untuk menjabarkan komitmen dalam kebijakan dan program penurunan stunting dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, dan APBD)” yang dilaksanakan oleh BKKBN bersama Kementerian dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tanoto Foundation.

Kegiatan “Seri Webinar: Generasi Bebas Stunting Tahun 2022” bertujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran dari daerah terkait dengan percepatan penurunan stunting dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan implementasi Stranas Percepatan Penurunan Stunting. Hasil yang diharapkan meliputi identifikasi pembelajaran dari daerah terkait dengan percepatan penurunan angka stunting, identifikasi tantangan yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan RAN PASTI serta Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan angka stunting.

Adapun topik-topik yang akan sampaikan dalam seri webinar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lain (stakeholders) baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kabupaten/Kota, sehingga berfungsi secara optimal dan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; serta meningkatkan kapasitas pelaksana program dan kegiatan, baik dari sisi jumlah tenaga, pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman;

2. Membangun kemauan politik (political will) Kepala Daerah untuk menjabarkan komitmen dalam dalam kebijakan dan program penurunan stunting dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, dan APBD);

3. Membangun pemahaman, pengelolaan dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan, yang didukung oleh tenaga penginput data yang memadai; 

4. Meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif serta koordinasi antar OPD Pengampu dalam menyasar kepada keluarga risiko stunting, yaitu: Remaja, Calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Anak berusia 0 59 bulan; serta membangun kesadaran dan perilaku masyarakat yang sejalan dengan upaya percepatan dan penurunan stunting.

Kegiatan ini dikoordinir/dibuka langsung melalui sambutan laporan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta dihadiri oleh  34 Pemerintah Provinsi yang terdiri dari OPD terkait (Bappeda, Dinkes, BKKBN, PUPR, Dinsos, Dinas Pertanian, DPMD, TP-PKK) dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri OPD terkait (Bappeda, Dinkes, BKKBN, PUPR, Dinsos, Dinas Pertanian, DPMD dan TP-PKK).