Workshop Penguatan Kapasitas Para Pemangku Kepentingan terkait UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Senin, 6 Februari 2023 | Waktu 08.30 WITA - Selesai
Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng menghadiri pertemuan dalam agenda Workshop Penguatan Kapasitas Para Pemangku Kepentingan terkait UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan dan British Embassy bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar Selatan.
Kedutaan Besar Inggris dan Konsulat Inggris di Bali menyadari adanya peningkatan kasus perkosaan/pelecehan seksual di Bali dan Lombok seiring banyaknya turis asing di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Kedutaan Besar Inggris dan Consulate Inggris Bali bersama dengan Komnas Perempuan telah berdiskusi mengenai belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual yang terjadi pada warga negara asing yang sedang berada di Bali. Disisi lain pada tahun 2022, Indonesia pada akhirnya telah memiliki UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.
Diharapkan melalui workshop ini para pemangku kepentingan mampu bekerja secara sinergi dalam mengupayakan akses atas keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender khususnya korban kekerasan seksual. Dengan tujuan yakni guna:
1. Mengenali peraturan dan kebijakan untuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk untuk perempuan warga negara asing;
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual selama ini;
3. Merumuskan strategi terpadu untuk peningkatan pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.
Kegiatan ini dikoordinir langsung melalui sambutan Komnas Perempuan dan sambutan dari perwakilan British Embassy didampingi para narasumber dalam memaparkan materi serta turut dihadiri oleh perwakilan dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah, Institusi Penegak Hukum, Universitas, Organisasi Masyarakat Sipil dan Adat serta Consulates dan Kementerian terkait. Dimana pada kesempatan ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dihadiri oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak didampingi Pejabat Substansional Dinas.
