Pembahasan Penanganan Anak Berisiko Putus Sekolah dan Disabilitas yang bertempat di Ruang Kelas VIIID SMP Negeri 4 Banjar.
Selasa, 19 Agustus 2025 – Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, Bdn. Putu Agustini, SST.Keb., M.A.P., menghadiri kegiatan Pembahasan Penanganan Anak Berisiko Putus Sekolah dan Disabilitas yang bertempat di Ruang Kelas VIIID SMP Negeri 4 Banjar.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan penjajakan pihak sekolah mengenai adanya sejumlah anak didik yang terindikasi berisiko putus sekolah maupun memiliki kebutuhan khusus/disabilitas. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pemerintah telah menetapkan program wajib belajar 13 tahun, sehingga setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
Dalam pembahasan tersebut, para peserta terdiri dari pihak sekolah, komite, perangkat desa, serta perwakilan instansi terkait. Mereka mendiskusikan berbagai faktor penyebab anak berisiko putus sekolah, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, hingga hambatan sosial dan psikologis. Selain itu, perhatian juga diberikan pada anak dengan disabilitas yang membutuhkan pendekatan khusus baik dari sisi pendidikan maupun dukungan keluarga.
Kepala Bidang PHPA menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk memastikan anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.
Sebagai langkah konkret, kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan rumah (home visit) pada anak didik yang teridentifikasi memiliki potensi putus sekolah. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata kondisi keluarga dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dirumuskan solusi terbaik untuk mendukung kelanjutan pendidikan anak.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa setiap anak, baik yang berisiko putus sekolah maupun anak dengan disabilitas, berhak mendapatkan kesempatan belajar dan dukungan penuh untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.
