DINAS P2KBP3A KABUPATEN BULELENG MELAKSANAKAN FORUM PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
Jumat, 28 Februari 2025 Waktu||09.00 Wita-Selesai
Bertempat di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng menyelenggarakan kegiatan Forum Perangkat Daerah tahun 2025 untuk membahas rencana kerja (Renja) dinas P2KBP3A tahun 2026. Hal ini juga sekaligus menindaklanjuti Permendagri Nomor 86/2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPKMD dan RKPD.
Forum Perangkat Daerah ini langsung dipimpin oleh Kepala Dinas didampingi Sekretaris Dinas beserta kepala bidang lingkup Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng. Selain itu juga turut mengundang peserta forum secara daring maupun luring yang berasal dari stakeholder terkait yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan Program/Kegiatan dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng.
Ada banyak hal yang dibahas dalam forum ini, selain membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Program teknis yang dilaksanakan oleh Dinas, juga disampaikan saran, masukan serta usulan program inovatif dari stakeholder terkait yang akan dan sudah dilaksanakan dengan harapan bisa diakomodir ataupun dilibatkan bersama-sama mendukung capaian program tersebut. Hal ini tentunya sangat besar pengaruhnya terhatap capaian sasaran strategis dari daerah yang juga diampu oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng.
Dalam arahan nya, Kadis Riang Pustaka memberikan arahan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sangat penting dilaksanakan sebagai langkah strategis yang diambil oleh Dinas untuk memantapkan serta menjalin komunikasi lebih intens dari Pemerintah Daerah melalui dinas P2KBP3A dengan stakeholder terkait dalam melaksanakan urusan Pemerintah wajib non pelayanan dasar yang diemban oleh Dinas.
"Dengan adanya forum ini, kita dapat menyelaraskan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buleleng, sehingga program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kebijakan pemerintah".
