Tupoksi

  • Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

     PEMERINTAH  KABUPATEN  BULELENG

       DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA

    BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

    PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

 

  

Gerakan Keluarga Berencana (KB) yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, diantaranya melalui upaya peningkatan kepeduliaan dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan mengembirakan tidak saja dari kalangan-Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara konstektual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilinial yang menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi  :

Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan  teknis  dibidang  Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  berdasarkan  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  Bupati  yang  meliputi  administrasi  Pengendalian Penduduk, Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak;
  2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai sebagai berikut:

 

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekda.

  1. Menyusun rencana kegiatan DinasPengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman;
  2. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  5. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  6. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  7. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  8. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
  9. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
    • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara keseluruhan;
    • Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
    • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

SEKRETARIAT

  1. Sekretariat mempunyai Tugas :
    1. Menyusun rencana kegiatan bagian Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan ketntuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
    2. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
    3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja;
    4. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja ;
    5. Menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
    6. Melaksanakan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
    7. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas;
    8. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
    9. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan, Surat menyurat dan Kearsipan, Keuangan, Kehumasan, Keprotokolan;
  • Mengevaluasi hasil kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan;
  • Memberi laporan Kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung-jawaban kepada atasan;
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

 

  1. B. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, adapun secretariat terdiri dari 3 Sub Bagian :
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Perencanaan;
  4. Sub Bagian Keuangan.

 2. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

  1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi       :

  1. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan system informasi keluarga;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang system informasi keluarga;
  3. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota;
  4. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten/Kota dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  8. Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  10. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari 3 seksi antara lain:

  1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan KB;
  3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

 3. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

  1. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  4. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan criteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  5. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
  6. Pelaksanaan pelayanan KB;
  7. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
  8. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
  9. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga;
  10. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
  11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  12. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

 

  1. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 Seksi yaitu:

  1. Seksi Jaminan ber – KB;
  2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB;
  3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan K

 

  • BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN KELUARGA

 

  1. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga mempunyai tugas:
  2. Menyusun rencana dan program kerja bidang;
  3. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  4. Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi;
  5. Menilai prestasi kerja bawahan;
  6. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga;
  7. Menyiapkan Forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengrusutamaamn gender dan pemberdayaanperempuan dibidang ekonomi, social, politik hokum dan kualitas keluarga;
  8. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social. Politik hokum dan kualitas keluarga;
  9. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hokum dan kualitas keluarga;
  10. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hukum dan kualitas keluarga;
  11. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hokum dan kualitas keluarga;
  12. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  13. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  14. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  15. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  16. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  17. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  18. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  19. Menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  20. Menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  21. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
  22. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan pemberdayaan perempuan;
  23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
  24. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
  25. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keluarga terdiri atas 3 Seksi yaitu:

  1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
  2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
  3. Seksi Kualitas Keluarga.

 

 4. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

  1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana dan Program kerja Bidang;
  2. Mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
  3. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi;
  4. Menilai prestasi kerja bawahan;
  5. Menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
  6. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  7. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan menyiapkan fasilitasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
  8. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dan memantau menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan kebudayaan;
  9. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan dan menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  10. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  11. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi, distribusi dan menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  12. Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah;
  13. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  14. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  15. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari pihak pidana perdagangan orang;
  16. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  17. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  18. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  19. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  20. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  21. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  22. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  23. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  24. Menyiapkan perumusan kajjian kebijakan di bidang perlindungan anak;
  25. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  26. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan anak;
  27. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  28. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan;
  29. Memantau, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan anak;
  30. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  31. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  32. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  33. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  34. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  35. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  36. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
  37. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anakdipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas 3 Seksi yaitu:

  1. Seksi Data Gender, Anak dan Keluarga;
  2. Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan;
  3. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Rencana Strategi dan Rencana Kinerja

Adapun dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja SKPD dijabarkan dalam Visi, Misi serta Tujuan dari SKPD, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

 

  1. Visi dan Misi SKPD

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng yang mengemban 2 urusan di dalamnya, dalam pelaksanaanya mendukung Misi ke-3 dan Misi ke-4 dari Kepala Daerah. Terkait dengan pelayanan Pengendalian Penduduk, penurunan angka kelahiran dan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

 

  1. Tujuan SKPD

Dalam pecapaian Tujuan SKPD, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjawab dua urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu :

  1. Terkendainya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran;
  2. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
  3. Meningktanya Partisipasi Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan.
    1. Sasaran SKPD

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

  1. Menurunnya pertumbuhan penduduk;
  2. Meningkatnya kemandirian Pasangan Usia Subur (PUS);
  3. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja;
  4. Meningkatnya kualitas keluarga berencana;
  5. Meningkatnya kualitas keluarga sejahtera;
  6. Meningkatnya kualitas pelayanan kontrasepsi;
  7. Meningkatnya kualitas data dan informasi keluarga;
  8. Menurunnya kasus perdagangan Perempuan dan Anak;
  9. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  10. Meningkatnya peran Perempuan di Pedesaan;
  11. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan Perempuan.

 

  1. Program dan Kegiatan

Dari 17 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, terdapat 11 program dan 21 kegiatan Teknis disamping juga dengan 6 Program Pendukung dengan 22 Kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2018,adalah sebagai berikut :

  • Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan jaringan kerja gugus tugas Trafficking;
  • Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, terdiri dari 6 Kegiatan berikut:
    1. Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
    2. Kegiatan Pengembangan system informasi gender dan anak
    3. Kegiatan Pelatihan dan pendampingan penyususnan PPRG
    4. Kegiatan Pengembangan jejaring kerjasama penguatan kelembagaan PUG
    5. Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
    6. Kegiatan Pelayanan Terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak.
  • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan Revitalisasi GSI-B.
  • Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif;
  • Program Keluarga Berencana, terdiri dari 2 kegiatan berikut:
    1. Kegiatan Pelayanan KIE
    2. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
  • Program Pengendalian Penduduk, terdiri dari 3 kegiatan berikut:
    1. Kegiatan Pembinaan pengendalian penduduk;
    2. Kegiatan Sosialisasi pendidikan kependudukan di Kampung KB;
    3. Kegiatan Sosialisasi penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan kepada stakeholder.
  • Program Penyiapan Tenaga Pendamping, Kelompok Bina Keluarga dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan;
  • Program Pelayanan Kontrasepsi dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling KB;
  • Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, dijalankan melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institui Masyarakat Pedesaan (IMP);
  • Program Kesehatan Reproduksi Remaja dijalankan melalui pelakanaan kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
  • Program Pengembangan Data dan Informasi terdiri dari 3 kegiatan berikut:
  1. Kegiatan Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target;
  2. Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan;
  3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

 

 

Share Post :